PANGKALPINANG, OBROLAN.CO.ID – Buntut dugaan dana mengendap sebesar Rp2,1 triliun yang disebut-sebut milik Pemprov Bangka Belitung ( Babel) terus bergulir. Pasalnya, DPRD Babel menilai pernyataan tersebut telah menimbulkan kegaduhan publik dan mencederai kepercayaan terhadap tata kelola keuangan daerah.
Polemik ini berawal dari laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyebutkan adanya dana pemerintah daerah yang mengendap di sejumlah bank, termasuk Babel, berdasarkan data Bank Indonesia (BI).
Namun, Pemprov Babel membantah keras tudingan itu, bahkan melaporkan salah satu bank ke Polda Bangka Belitung karena dinilai mencemarkan nama baik pemerintah daerah.
Dalam rapat bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bangka Belitung, mayoritas anggota DPRD Babel meminta agar BI memberikan klarifikasi terbuka agar tidak berdampak serius terhadap citra keuangan daerah.
Disampaikan Anggota DPRD Babel, Pahlevi, menegaskan BI harus bertanggung jawab atas keakuratan dan data yang beredar.
“Yang perlu kita pahami, pernyataan Menteri Keuangan itu bersumber dari data BI. Beliau hanya mengingatkan agar dana daerah digunakan untuk kepentingan ekonomi lokal. Jadi mestinya BI yang harus menjelaskan salahnya di mana,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ekonomi Babel yang sedang tidak baik-baik saja, maka diperlukan kehati-hatian dalam penyampaian informasi publik.
“Saya berharap kita tidak saling menyalahkan. Tapi BI harus jelas, karena data yang tidak akurat bisa menurunkan kepercayaan investor dan memperburuk citra daerah,” katanya.
Nada serupa disampaikan anggota DPRD Babel Rina Tarol, yang menilai kejanggalan dalam proses pelaporan data tersebut. Ia menilai, BI seharusnya memverifikasi lebih dulu sebelum menyebarluaskan data yang belum tentu akurat.
“BI ini dapat data dari (band daerah-red) Babel. Padahal mereka baru melakukan RUPS, semua laporan sudah diaudit, tidak mungkin mereka salah dalam pencatatan. Kalau pun ada yang salah, berarti sistem yang bermasalah,” tegas Rina.
Ia mengungkapkan, data itu bukan hal baru dan sudah muncul sejak beberapa bulan lalu tanpa kejelasan hasil audit.
“Kalau sudah berbulan-bulan tapi tidak bisa dipastikan benar atau tidak, berarti sistem BI sangat lemah. BI tidak bisa memastikan uang itu ada, tapi sudah dipublikasikan secara nasional. Ini tidak bisa dibuat main-main, karena menyangkut uang rakyat,” ujarnya.
Rina juga meminta agar Bakueda Babel segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana pemerintah daerah atau RKUD yang ada agar kejadian serupa tidak terulang.
Anggota DPRD lainnya, Kasbiran, menilai pernyataan BI dan Kemenkeu telah berdampak besar terhadap reputasi keuangan daerah.
“Ini bukan guyonan. Dampaknya luar biasa. Kami berharap ada kejujuran dari BI. Apa iya uang Rp2,1 triliun itu benar ada di semester satu? Kalau ternyata salah, sampaikan permohonan maaf secara terbuka,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD Babel khusus badan anggaran merasa tersudut karena seolah-olah tidak mampu mengawasi anggaran daerah dengan baik.
“Kami di Banggar merasa tertampar. Ini menyangkut kredibilitas lembaga daerah,” tambahnya.
Anggota DPRD Taufik juga menilai kesalahan data BI telah menimbulkan dampak serius dan berpotensi mencoreng nama baik daerah. “Ini jadi catatan luar biasa. Kita seolah disalahkan karena tidak membelanjakan uang. BI harus meminta maaf karena data yang disampaikan ternyata tidak benar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Babel, Haris, menegaskan Pemprov Babel tidak memiliki dana sebesar Rp2,1 triliun seperti yang disebutkan.
“Kami sangat berharap bank bisa menjelaskan. Posisi kas kami per 20 Oktober hanya Rp49,8 miliar. Jadi kami bingung ketika ada pernyataan dari Menkeu,” katanya.
Menurutnya, total APBD Babel hanya Rp2,3 triliun, sehingga tidak masuk akal jika disebut ada dana Rp2,1 triliun yang mengendap. “Demi nama baik provinsi, kami sudah meminta Polda Babel untuk memeriksa pendataan di Bank Sumsel Babel. Bisa jadi ada kesalahan data yang dikirim ke BI,” tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel, Romi, menjelaskan bahwa data yang dimaksud berasal dari laporan bulanan seluruh bank yang dikompilasi oleh BI Pusat.
“Laporan itu masuk ke BI Pusat, lalu dibagikan ke Kemenkeu dan Kemendagri. Kami hanya mengikuti alur data sesuai mekanisme. Untuk detailnya bisa dilihat di sistem Kemendagri,” jelasnya.
Romi menegaskan, BI Babel tidak memiliki akses langsung terhadap data tersebut saat pertama kali dipublikasikan. “Data berasal dari masing-masing bank pelapor dan dikirim ke BI pusat. Data September 2025 yang disebut mencapai Rp2,1 triliun belum bisa kami akses di perwakilan Babel,” ujarnya. (***)
